Buku Tamu  ::   Surat Pembaca  ::   Kontak Kami  ::   

Wabup Bogor, Hj Nurhayanti: Rebut Kembali Juara Umum Porda Jabar XII

Berita


Kamis, 13 Oktober 2011 15:02

Rakor Jamkesda

Kabupaten Bogor Siap Bangun Kesehatan Masyarakat

Sekda Kabupaten Bogor, Hj. Nurhayanti. Foto : Kurniawan | Warta Pakwan

CIBINONG - Warta Pakwan | Gambaran masyarakat Kabupaten Bogor di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat dengan perilaku yang positif untuk hidup bersih, nyaman, aman dan sehat serta memiliki kemampuan untk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.

Penegasan itu disampaikan Sekda Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 yang berlangsung di Ruang Serbaguna II Setda Kabupaten Bogor. belum lama ini.

Menurutnya, aspek kesehatan menyentuh banyak factor yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga karenanya pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan harus disikapi sebagai tanggungjawab bersama seluruh SKPD, bukan hanya merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan sebagai Leading Sektor.

“Dalam kaitan ini, kerjasama lintas sector merupakan strategi penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan peran masing-masing sector dalam pembangunan bidang kesehatan, sejak tahap perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, hingga penganggaran pembangunan dan tahapan implementasi,” jelas Nurhayanti

Dikatakannya, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama lintas sector, rapat koordinasi jaminan kesehatan daerah ini diharapkan menghasilkan output berupa perbaikan pola, system dan mekanisme pelayanan jamkesda yang lebih baik tanpa membebani pemerintah daerah secara berlebihan.

Lebih lanjut Hj. Nurhayanti juga mengungkapkan bahwa, jaminan pelayanan kesehatan daerah Kabupaten Bogor  pada hakekatnya dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin apabila memerlukan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk quota pusat dalam program jamkesmas.

“Menurut laporan yang saya terima, beban pembiayaan jamkesda tahun ini meningkat secara signifikan, terutama disebabkan oleh mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang kurang tepat sasaran, rendahnya efisiensi mekanisme rujukan serta belum jelasnya pengaturan limitasi pembiayaan pada pasien yang dijamin oleh Jamkesda,” tutur Nurhayanti yang juga merupakan ketua umum PMI Kabupaten Bogor.

Hal ini membuktikan, bahwa pelaksanaan program Jamkesda di Kabupaten Bogor belum optimal dan masih memerlukan penyempurnanan sehingga memerlukan upaya perbaikan system yang mampu menjadi solusi bagi kita bersama dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat yang memiliki harapan terhadap pembiayaan jamkesda.  

Sementara itu Kepala Bagian Pelayanan Sosial Setda Kabupaten Bogor H. Ade Hasrat mengungkapkan bahwa Rapat Koordinasi ini diikuti oleh sebanyak 120 peserta  terdiri dari para Camat se-Kabupaten Bogor Kepala UPT Puskemas dan OPD terkait se-Kabupaten Bogor dan Organisasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Jamkesda, yang menghadirkan para nara sumber dari RSCM Jakarta, Assisten Pemerintahan Kabupaten Bogor , Askes Bogor dan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini antara lain untuk mensinergikan peranan OPD terkait dalam mendukung teknis operasional kebijakan Jamkesda, kemudian  memberikan pemahaman tentang kebijakan jamkesda kepada pelaksana ditingkat Kecamatan dan desa, selanjutnya membangun kesepahaman dan komitmen dalam upaya efisiensi jamkesda di Kabupaten Bogor serta membahas solusi alternative penyelesaian masalah.

Menurutnya, jamkesda di Kabupaten Bogor sangat luar biasa yang telah menimbulkan dampak yang cukup berat terhadap APBD Kabupaten Bogor bahkan Kabupaten Bogor mengalami deficit sebesar Rp. 30 milyar untuk membiayai jamkesda di Kabupaten Bogor.  

Adapun hasil yang diharapkan dari Rakor ini, kata Ade Hasrat adalah, tersosialisasinya kebijakan jamkesda sehingga akan adanya solusi terhadap permasalahan pelaksanaan kegiatan jamkesda, kemudian adanya komitmen upaya efisiensi anggaran yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan jamkesda

(Ris)

 

Komentar

Tidak ada data diketemukan

Belum ada yang berkomentar

Tambah Komentar